MENJADIKAN SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI SEBAGAI NAFAS DISIPLIN PRAJURIT

MENJADIKAN SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI SEBAGAI NAFAS DISIPLIN PRAJURIT

Tentara Nasional  Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Tentara Nasional  Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Sebagai Prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit dan patuh kepada 8 wajib TNI,  sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya, seharusnya adalah sebuah harga mati yang tertanam dalam diri setiap prajurit TNI dan harus dilaksanakan sebagai prajurit TNI.

Profesionalitas Prajurit TNI sebagai garda utama dalam bidang kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik dalam kenyataannya juga tidak terlepas dari berbagai kendala, yang beberapa diantaranya mencuat dalam Headline beberapa media yang mengungkap ketidakdisiplinan oknum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.  Seperti baru-baru ini yaitu adanya  keterlibatan oknum pegawai harian TNI yang ikut bermain dalam kasus pencurian BBM bersubsidi di Batam. Bahkan Panglima TNI Jendral Moeldoko sampai mengungkapkan keprihatinannya  dengan mengatakan "Memprihatinkan. Di saat orang sedang mengantre untuk mendapat BBM, dia malah memanfaatkan," ujar Moeldoko, saat ditemui di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2014). Selain itu beberapa kasus tentang ketidakdisiplinan prajurit yang seringkali menghiasi media massa selain menjadi “backing“  yang umum terjadi adalah keterlibatan terhadap narkoba, perjudian dan masalah yang setiap tahun ada yaitu disersi.

Wisuda Ujian Terbuka

KARMIL 02

KARYA TULIS
REFORMASI TNI DAN PELANGGARAN HAM
(Suatu Studi Deskriptif tentang Pelanggaran HAM oleh TNI)
 
DISUSUN OLEH
Dr. H. RUMADI, SH., M.Hum
PELTU NRP 557662

ABSTRAK
Setelah Presiden Soeharto turun, ABRI termasuk sebagai institusi yang di kecam rakyat, tuntutan agar mereformasi diri muncul dari segenap elemen masyarakat, hal ini juga terkait akan luka-luka masa lalu dari kasus perbuatan ABRI yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

KARMIL 01

PENINGKATAN PERAN  DAN KEMAMPUAN BINTER DANRAMIL DALAM RANGKA MENANGKAL KONFLIK HORISONTAL PILKADA DAN PEMILU DI ERA REFORMASI

BAB I

PENDAHULUAN

 1.  Umum.

a.    Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu.

PEMBINAAN PROFESIONALISME TNI AD DAN TANTANGAN GLOBAL DI BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

PEMBINAAN PROFESIONALISME TNI AD DAN TANTANGAN GLOBAL DI BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

TNI DAN PERKEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI
Semakin pesatnya laju transisi bangsa Indonesia menuju kehidupan demokrasi  dan  tantangan  global yang harus dihadapi oleh TNI AD sebagai pengawal kedaulatan NKRI, maka    tuntutan    profesionalisme TNI  AD  adalah  suatu  hal  yang sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat dihindari di semua jajaran TNI AD, untuk lebih profesional dan   berkarakter   sesuai   dengan jatidirinya.
Dimasa sekarang ini perkembangan global telah memunculkan kecenderungan   bentuk   ancaman  yang baru, sehingga para prajurit TNI AD diharapkan  tidak hanya sekedar membaca fakta lapangan,  akan  tetapi  harus  dapat memahami   medan   perang   yang kompleks. Jenis peperangan sekarang ini  mengisyaratkan   kemampuan untuk berpikir dan memahami isu-isu politik, ekonomi dan budaya pada beberapa tingkatan tertentu. Karena itu,  dibutuhkan  banyak  kecerdikan untuk  berpikir  sekaligus  bertindak, baik   dalam   diplomasi   maupun berperang,  karena  beberapa  situasi perang,  tidak  selamanya  prajurit dihadapkan   dengan   penggunaan senjata semata, namun juga situasi politik, ekonomi dan budaya, seperti membangun    sarana    prasarana, berhadapan dengan penduduk lokal, bencana alam dan sebagainya.  

MEREDAM PENYEBARAN FAHAM RADIKAL “ISIS”

MEREDAM PENYEBARAN FAHAM RADIKAL “ISIS” MELALUI OPTIMALISASI SINERGITAS 3 PILAR (PEMERINTAH, TNI dan POLRI)

Beberapa bulan terakhir pemberitaan berbagai media sedang hangat-hangatnya memberitakan tentang Kelompok gerilyawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) belakangan ini makin menghebohkan umat Islam di seluruh dunia, karena disebut-sebut bakal menghancurkan Kabah.  Tekad kelompok radikal bersenjata ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) berencana memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Afrika Utara hingga ke Asia Tenggara. Rencana perluasan kekuasaan ISIS itu beredar luas di Internet setelah peta menunjukkan perluasan wilayah itu menyebar di media sosial Twitter dan Indonesia termasuk menjadi negara incaran ISIS.

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2014

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2014

Reformasi dan TNI
Beralihnya masa orde baru ke reformasi ditandai dengan timbulnya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dalam tatanan pemerintahan, serta netralitas TNI termasuk di dalamnya perubahan di tubuh TNI. Menyikapi tuntutan masyarakat tersebut, TNI melakukan reformasi dengan menerapkan paradigma baru Peran TNI. Kebijaksanaan tersebut merupakan pandangan TNI tentang reformasi untuk melakukan perubahan dan mengeluarkan pokok-pokok pikiranya tentang bagaimana  TNI menyikapi reformasi yang sedang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa menuju keadaan masa depan Indonesia yang lebih baik.     Beberapa kebijaksanaan pemerintah di bidang kehidupan politik terutama masalah kebijaksanaan untuk kebebasan menyalurkan aspirasi politik, telah merubah pola pembinaan peran TNI untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.