MENJADIKAN SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI SEBAGAI NAFAS DISIPLIN PRAJURIT

MENJADIKAN SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI SEBAGAI NAFAS DISIPLIN PRAJURIT

Tentara Nasional  Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Tentara Nasional  Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Sebagai Prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit dan patuh kepada 8 wajib TNI,  sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya, seharusnya adalah sebuah harga mati yang tertanam dalam diri setiap prajurit TNI dan harus dilaksanakan sebagai prajurit TNI.

Profesionalitas Prajurit TNI sebagai garda utama dalam bidang kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik dalam kenyataannya juga tidak terlepas dari berbagai kendala, yang beberapa diantaranya mencuat dalam Headline beberapa media yang mengungkap ketidakdisiplinan oknum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.  Seperti baru-baru ini yaitu adanya  keterlibatan oknum pegawai harian TNI yang ikut bermain dalam kasus pencurian BBM bersubsidi di Batam. Bahkan Panglima TNI Jendral Moeldoko sampai mengungkapkan keprihatinannya  dengan mengatakan "Memprihatinkan. Di saat orang sedang mengantre untuk mendapat BBM, dia malah memanfaatkan," ujar Moeldoko, saat ditemui di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2014). Selain itu beberapa kasus tentang ketidakdisiplinan prajurit yang seringkali menghiasi media massa selain menjadi “backing“  yang umum terjadi adalah keterlibatan terhadap narkoba, perjudian dan masalah yang setiap tahun ada yaitu disersi.

Wisuda Ujian Terbuka

KARMIL 02

KARYA TULIS
REFORMASI TNI DAN PELANGGARAN HAM
(Suatu Studi Deskriptif tentang Pelanggaran HAM oleh TNI)
 
DISUSUN OLEH
Dr. H. RUMADI, SH., M.Hum
PELTU NRP 557662

ABSTRAK
Setelah Presiden Soeharto turun, ABRI termasuk sebagai institusi yang di kecam rakyat, tuntutan agar mereformasi diri muncul dari segenap elemen masyarakat, hal ini juga terkait akan luka-luka masa lalu dari kasus perbuatan ABRI yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

KARMIL 01

PENINGKATAN PERAN  DAN KEMAMPUAN BINTER DANRAMIL DALAM RANGKA MENANGKAL KONFLIK HORISONTAL PILKADA DAN PEMILU DI ERA REFORMASI

BAB I

PENDAHULUAN

 1.  Umum.

a.    Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu.

PEMBINAAN PROFESIONALISME TNI AD DAN TANTANGAN GLOBAL DI BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

PEMBINAAN PROFESIONALISME TNI AD DAN TANTANGAN GLOBAL DI BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

TNI DAN PERKEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI
Semakin pesatnya laju transisi bangsa Indonesia menuju kehidupan demokrasi  dan  tantangan  global yang harus dihadapi oleh TNI AD sebagai pengawal kedaulatan NKRI, maka    tuntutan    profesionalisme TNI  AD  adalah  suatu  hal  yang sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat dihindari di semua jajaran TNI AD, untuk lebih profesional dan   berkarakter   sesuai   dengan jatidirinya.
Dimasa sekarang ini perkembangan global telah memunculkan kecenderungan   bentuk   ancaman  yang baru, sehingga para prajurit TNI AD diharapkan  tidak hanya sekedar membaca fakta lapangan,  akan  tetapi  harus  dapat memahami   medan   perang   yang kompleks. Jenis peperangan sekarang ini  mengisyaratkan   kemampuan untuk berpikir dan memahami isu-isu politik, ekonomi dan budaya pada beberapa tingkatan tertentu. Karena itu,  dibutuhkan  banyak  kecerdikan untuk  berpikir  sekaligus  bertindak, baik   dalam   diplomasi   maupun berperang,  karena  beberapa  situasi perang,  tidak  selamanya  prajurit dihadapkan   dengan   penggunaan senjata semata, namun juga situasi politik, ekonomi dan budaya, seperti membangun    sarana    prasarana, berhadapan dengan penduduk lokal, bencana alam dan sebagainya.  

MEREDAM PENYEBARAN FAHAM RADIKAL “ISIS”

MEREDAM PENYEBARAN FAHAM RADIKAL “ISIS” MELALUI OPTIMALISASI SINERGITAS 3 PILAR (PEMERINTAH, TNI dan POLRI)

Beberapa bulan terakhir pemberitaan berbagai media sedang hangat-hangatnya memberitakan tentang Kelompok gerilyawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) belakangan ini makin menghebohkan umat Islam di seluruh dunia, karena disebut-sebut bakal menghancurkan Kabah.  Tekad kelompok radikal bersenjata ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) berencana memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Afrika Utara hingga ke Asia Tenggara. Rencana perluasan kekuasaan ISIS itu beredar luas di Internet setelah peta menunjukkan perluasan wilayah itu menyebar di media sosial Twitter dan Indonesia termasuk menjadi negara incaran ISIS.

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2014

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2014

Reformasi dan TNI
Beralihnya masa orde baru ke reformasi ditandai dengan timbulnya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dalam tatanan pemerintahan, serta netralitas TNI termasuk di dalamnya perubahan di tubuh TNI. Menyikapi tuntutan masyarakat tersebut, TNI melakukan reformasi dengan menerapkan paradigma baru Peran TNI. Kebijaksanaan tersebut merupakan pandangan TNI tentang reformasi untuk melakukan perubahan dan mengeluarkan pokok-pokok pikiranya tentang bagaimana  TNI menyikapi reformasi yang sedang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa menuju keadaan masa depan Indonesia yang lebih baik.     Beberapa kebijaksanaan pemerintah di bidang kehidupan politik terutama masalah kebijaksanaan untuk kebebasan menyalurkan aspirasi politik, telah merubah pola pembinaan peran TNI untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENEMBAK PRAJURIT TNI AD

MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENEMBAK PRAJURIT TNI AD

Beberapa tuntutan dari profesionalisme prajurit TNI yang harus senantiasa untuk dijaga meliputi aspek keterampilan teknik, aspek keterampilan taktik, dan aspek fisik, serta tak kalah pentingnya adalah aspek non teknik guna mendukung profesionalisme prajurit. Salah satu aspek keterampilan teknik adalah menembak, Prajurit dituntut memiliki kemampuan menembak di segala keadaan medan dan situasi dengan respon dan akurasi yang tinggi, tuntutan pada keadaan ini prajurit tersebut harus terlatih dan dapat menguasai situasi yang muncul secara tiba-tiba dan memilki kemampuan menembak dengan sasaran bergerak serta dapat memperkirakan perkenaan terhadap kemampuan lari lawan di daerah hutan maupun pegunungan.

REFORMASI DAN PARADIGMA TNI SEBAGAI PERBAIKAN CITRA TNI DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT

REFORMASI DAN PARADIGMA TNI SEBAGAI PERBAIKAN CITRA TNI DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT

Istilah Reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) awalnya muncul pada masa reformasi 1998. Penggunaan kata TNI  terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini sebagai respon kalangan TNI terhadap desakan publik terhadap penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan  sebelum 1998. Tuntutan reformasi tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru.
Secara umum, tuntutan gerakan masyarakat dalam reformasi di sektor keamanan berupa transformasi kebijakan-kebijakan dan institusi-institusi keamanan negara dari sistem lama yang otoriter menuju sistem baru yang demokratis. Sehingga aktor-aktor keamanan (termasuk TNI) menjadi institusi profesional, menjadi subjek dari supremasi pemerintahan sipil, akuntabel serta menghormati HAM.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL TNI AD DALAM MEMBANTU MENGATASI BENCANA ALAM DAMPAK ERUPSI GUNUNG KELUD DI MALANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL TNI AD 
DALAM MEMBANTU MENGATASI BENCANA ALAM 
DAMPAK ERUPSI GUNUNG KELUD DI MALANG

BAB  I
PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Letak geografis Nusantara yang berada di Pacific Ring of Fire merupakan rumah bagi 453 gunung berapi dan lebih dari setengah gunung berapi aktif dan tidak aktif di dunia dapat ditemukan di sini. Di Indonesia terdapat 130 gunung api atau 13% dari seluruh gunung api di dunia, terbentang dari pulau Sumatera menyusuri pulau Jawa kemudian menyebrang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku dan berbelok ke utara pulau Sulawesi. 
b. Indonesia dilingkari jalur gempa paling aktif di dunia, terjadi tumbukan tiga lempeng Benua yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Ketika salah satu lempeng bergerak maka akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi dan bahkan tsunami. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah Nusantara selalu berada dalam kawasan rawan bencana.
c. Di Indonesia Gunung berapi yang paling aktif adalah Kelud dan Merapi di Pulau Jawa, yang bertanggung jawab atas ribuan kematian akibat letusannya di wilayah tersebut. Sejak tahun 1000 M, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali, dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index (VEI), sedangkan Merapi telah meletus lebih dari 80 kali.
d.    Kondisi ini harus disadari oleh setiap komponen bangsa, mengingat Indonesia berada di daerah patahan kerak bumi yang sangat rawan bencana alam, bukan hanya bencana alam gempa, letusan gunung berapi dan tsunami tetapi bencana alam lainnya sangat memungkinkan terjadi.
e.      Secara keseluruhan daerah di Indonesia pada umumnya rawan bencana alam, maka pemerintah daerah sedang merencanakan pembangunan jangka panjang ke depan dengan membangun bangunan yang kontruksi bangunannya disesuaikan dengan kondisi alam daerah tersebut seperti bangunan tahan angin putting beliung, gempa dan bencana alam banjir dengan tujuan ada langkah usaha untuk menimalisir segala bentuk bencana alam.
f. Tugas-tugas yang diamanatkan kepada TNI yang termuat dalam regulasi produk masa reformasi juga semakin rinci dan konkrit. UU No 34 Tahun 2004 salah satunya adalah melalui operasi militer selain perang (OMSP) yaitu membantu  menanggulangi  akibat  bencana  alam,  pengungsian,  dan pemberian bantuan kemanusiaan.

UPAYA MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UPAYA MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI

PEMILAHAN SAMPAH MANDIRI

A. Pendahuluan

            Hampir semua aktivitas yang dijalankan manusia pada akhirnya bermuara pada meninggalkan bekas atau sisa kegiatan yang berupa sampah. Mulai dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, hingga perbaikan rumah, penggunaan produk-produk seperti produk mandi, makan dan lain sebagainya. Sehingga manusia adalah penghasil sampah yang utama,   dan jika pengelolaannya diabaikan, maka sampah   akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius. Sehingga kesadaran manusia akan sampah sangat penting artinya untuk memberikan sumbangan pada kelestarian lingkungan dan hidup manusia sendiri.

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang terletak di wilayah provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk total sebanyak 807.136 jiwa, terdiri dari 402.818 jiwa penduduk laki-laki dan 404.318 jiwa penduduk perempuan, dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun (BPS tahun 2006). Sedangkan luas wilayah Kota Malang adalah 110.06 Km²  yang terdiri dari 5 Kecamatan, 57 Desa/Kelurahan, 509 unit RW dan 3.783 unit RT. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi sistem persampahan di Kota Malang. 

TRANSFORMASI DALAM KEPEMIMPINAN TNI AD DAN PROFESIONALITAS PRAJURIT

Oleh:

Dr. H. Rumadi, SE., SH., M.Hum

PEMBANTU LETNAN SATU NRP 557662

Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar kata transformasi,  kata ini seakan menjadi trend baru di kalangan militer bersanding dengan kata reformasi yang sudah lama beredar sebelumnya terutama semenjak runtuhnya orde baru. Orang sering tidak mengerti dengan benar arti sebenarnya dari kedua istilah itu meski telah sering mendengarnya bahkan mengucapkannya. Bagi kebanyakan kita kedua istilah itu hanyalah berkaitan dengan perubahan (yang besar). Padahal implikasi dan konsekwensi dari komitmen terhadap transformasi misalnya, sungguh sangat besar dan tidak main-main. Transformasi mengandung makna perpindahan, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain yang melampaui perubahan rupa fisik luar saja.

Perubahan yang terjadi ini meliputi berbagai aspek dalam suatu organisasi, seperti juga pada sebuah organisasi militer TNI AD dimana perubahan yang terjadi merupakan perubahan transformasional pada sebuah organisasi didefinisikan sebagai proses perubahan yang besifat mendasar, strategik dan menyeluruh.  Kepemimpinan merupakan salah satu aspek dalam proses transformasi TNI AD, dimana Kepemimpinan transformasional  ini bisa lebih baik dibandingkan kepemimpinan situasional, karena sang pemimpin berusaha untuk mentransformasikan tujuan - tujuan pribadinya kepada tujuan yang lebih tinggi, lebih jauh ke depan, yaitu tujuan kelompok yang lebih luas, bersifat nasional, bahkan global.