HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI MASIH SETENGAH HATI

HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI MASIH SETENGAH HATI

Sudah bukan berita baru jika penanganan tindak korupsi di negara ini pada kenyataannya masih belum maksimal. Rakyat Indonesia masih dipertontonkan dengan berbagai tindakan para elit negara yang berupaya menilep uang negara, memanipulasi kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi, dan sebagainya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam benak kita sebagai warga negara, apakah komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi benar-benar ingin dilakukan atau hanya lip service semata? Jika kita bercermin dari pengupayaan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi selama ini, jelas sekali masih jauh dari harapan. Adanya perlakuan penanganan yang mengesankan tebang pilih, rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi hingga pelemahan terhadap lembaga pemberantasan korupsi seperti yang nampak pada beberapa kasus seperti kasus wisma atlet dan BLBI, jelas-jelas mengindikasikan masih lemahnya komitmen tersebut.

PENENGGELAMAN KAPAL ASING SEBAGAI BENTUK SHOCK TERAPI BAGI PELANGGAR KEDAULATAN WILAYAH LAUT NKRI

PENENGGELAMAN KAPAL  ASING SEBAGAI BENTUK SHOCK TERAPI BAGI PELANGGAR KEDAULATAN WILAYAH LAUT NKRI

Sebagai sebuah negara, Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan terbesar didunia, antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut, tapi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku di pulau lainnya. Sejak zaman bahari, pelayaran dan perdagangan antar pulau telah berkembang dengan menggunakan berbagai macam tipe perahu tradisional, nenek moyang kita menjadi pelaut-pelaut handal yang menjelajahi untuk mengadakan kontak dan interaksi dengan pihak luar. Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia (Nusantara) pada zaman bahari telah sampai ke Mandagaskar. Bukti dari berita itu sendiri adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu tipe jukung yang sama yang digunakan oleh orang-orang Kalimantan untuk berlayar “Fantastis”. Pada zaman bahari telah menjadi Trade Mark bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Laut dijadikan ladang mata pencaharian, laut juga dijadikan sebagai tempat menggalang kekuatan, mempunyai armada laut yang kuat berarti bisa mempertahankan kerajaan dari serangan luar. Memang, laut dalam hal ini menjadi suatu yang sangat penting sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dengan mengoptimalkan potensi laut menjadikan bangsa Indonesia maju karena Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan laut. Laut akan memberikan manfaat yang sangat vital bagi pertumbuham dan perkembangan perekonomian Indonesia atau perdaganagan pada khususnya.

Tentara Plus

PRAJURIT TNI tak harus identik dengan perang dan berwajah sangar. Pembantu Letanan Satu (Peltu) Dr H Rumadi, SE, SH, M.Hum membuktikannya. Selain menempa diri menjadi prajurit profesional, bintara tinggi berusia 49 tahun ini seorang ‘kutu buku’, ia pun sekarang merupakan satu-satunya bintara TNI AD di Jawa Timur yang bergelar doktor lantaran rajin sekolah.

Usai latihan tembak kemarin siang (9/12/14), Rumadi bergegas ke perpustakaan tempatnya berdinas di markas Ajudan Jenderal Kodam (Ajendam) V Brawijaya. Berkacamata bundar, ia serius membaca koleksi  yang tersusun di rak.  Itu adalah sebagian kecil potret kehidupan harian Rumadi.
Buku dan aneka bahan bacaan merupakan senjata kedua Rumadi. Makalah dan karya ilmiah selalu berada dalam tas miliknya. “Ini konsep  ilmiah milik saya. Ya di tas selalu ada (konsep karya ilmiah),” ucap  ayah tiga anak itu sembari membuka isi tasnya. “Saya juga bawa Alquran. Setiap hari pasti baca Alquran,” sambungnya.

Rumadi bisa dikatakan seorang prajurit plus.

PROFESIONALISME PIMPINAN SATUAN TNI

MEMAHAMI 11 ASAS KEPEMIMPINAN DAN ETIKA PRAJURIT GUNA MEMANTAPKAN SUMBER DAYA PRAJURIT DAN PROFESIONALISME  PIMPINAN SATUAN TNI

OLEH: DR. H. RUMADI SH, Mhum.

Seperti kita ketahui  makna kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi.  Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimipin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churcill, Sukarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Demikian juga pada organisasi TNI proses kepemimpinan sudah berlangsung sejalan dengan perkembangan organisasi, akan tetapi kepemimpinan senantiasa selalu menjadi topik kajian yang hangat, hal itu mencerminkan bahwa kualitas dan efektifitas kepemimpinan dari waktu ke waktu dituntut untuk selalu ditingkatkan agar tidak terjadi penurunan. Perwira sebagai unsur pimpinan pada organisasi TNI AD merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan suatu tugas kemiliteran, hal ini disebabkan karena keputusan yang diambil oleh seorang Perwiralah menentukan berhasil atau tidaknya tugas yangharus dilaksanakan.

MEREDAM KONFLIK TNI-POLRI

PERKUAT KESATUAN BANGSA DENGAN

MEREDAM KONFLIK TNI-POLRI

Beberapa waktu belakangan sorotan publik tidak dapat dipungkiri terfokus kepada kerentanan hubungan antara institusi TNI-Polri, khususnya pasca terjadinya konflik (pertikaian) di beberapa daerah yang melibatkan prajurit di kedua institusi tersebut, sebagaimana banyak diberitakan oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Sangat memprihatinkan, konflik yang terjadi akhirnya berujung pada terjadinya bentrokan fisik disertai unjuk kekuatan senjata lengkap dari masing-masing pihak, tampaknya konflik sudah tidak dapat ditolerir, terlebih akibat kejadian tersebut jatuh korban jiwa dan rusaknya berbagai fasilitas milik publik maupun orang perorangan. Kasus-kasus bentrokan yang terjadi antara prajurit TNI dan Polri adalah gambaran dari fenomena gunung es, yang mana dipermukaan intensitasnya terlihat sangat kecil tetapi dibawahnya tersimpan banyak potensi bentrokan yang sewaktu-waktu dapat meledak, tanpa mampu siapapun menghentikannya.

MENJADIKAN SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI SEBAGAI NAFAS DISIPLIN PRAJURIT

MENJADIKAN SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT DAN 8 WAJIB TNI SEBAGAI NAFAS DISIPLIN PRAJURIT

Tentara Nasional  Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dengan demikian, Tentara Nasional  Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Sebagai Prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit dan patuh kepada 8 wajib TNI,  sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya, seharusnya adalah sebuah harga mati yang tertanam dalam diri setiap prajurit TNI dan harus dilaksanakan sebagai prajurit TNI.

Profesionalitas Prajurit TNI sebagai garda utama dalam bidang kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik dalam kenyataannya juga tidak terlepas dari berbagai kendala, yang beberapa diantaranya mencuat dalam Headline beberapa media yang mengungkap ketidakdisiplinan oknum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.  Seperti baru-baru ini yaitu adanya  keterlibatan oknum pegawai harian TNI yang ikut bermain dalam kasus pencurian BBM bersubsidi di Batam. Bahkan Panglima TNI Jendral Moeldoko sampai mengungkapkan keprihatinannya  dengan mengatakan "Memprihatinkan. Di saat orang sedang mengantre untuk mendapat BBM, dia malah memanfaatkan," ujar Moeldoko, saat ditemui di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/9/2014). Selain itu beberapa kasus tentang ketidakdisiplinan prajurit yang seringkali menghiasi media massa selain menjadi “backing“  yang umum terjadi adalah keterlibatan terhadap narkoba, perjudian dan masalah yang setiap tahun ada yaitu disersi.

Wisuda Ujian Terbuka

KARMIL 02

KARYA TULIS
REFORMASI TNI DAN PELANGGARAN HAM
(Suatu Studi Deskriptif tentang Pelanggaran HAM oleh TNI)
 
DISUSUN OLEH
Dr. H. RUMADI, SH., M.Hum
PELTU NRP 557662

ABSTRAK
Setelah Presiden Soeharto turun, ABRI termasuk sebagai institusi yang di kecam rakyat, tuntutan agar mereformasi diri muncul dari segenap elemen masyarakat, hal ini juga terkait akan luka-luka masa lalu dari kasus perbuatan ABRI yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

KARMIL 01

PENINGKATAN PERAN  DAN KEMAMPUAN BINTER DANRAMIL DALAM RANGKA MENANGKAL KONFLIK HORISONTAL PILKADA DAN PEMILU DI ERA REFORMASI

BAB I

PENDAHULUAN

 1.  Umum.

a.    Dalam upaya pertahanan keamanan, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang merupakan upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengamankan segala usaha untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai Komando Teritorial pada tingkat yang paling rendah yaitu di kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil) mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ujung tombak pelaksanaan Sishankamrata itu.

PEMBINAAN PROFESIONALISME TNI AD DAN TANTANGAN GLOBAL DI BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

PEMBINAAN PROFESIONALISME TNI AD DAN TANTANGAN GLOBAL DI BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI

TNI DAN PERKEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI
Semakin pesatnya laju transisi bangsa Indonesia menuju kehidupan demokrasi  dan  tantangan  global yang harus dihadapi oleh TNI AD sebagai pengawal kedaulatan NKRI, maka    tuntutan    profesionalisme TNI  AD  adalah  suatu  hal  yang sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat dihindari di semua jajaran TNI AD, untuk lebih profesional dan   berkarakter   sesuai   dengan jatidirinya.
Dimasa sekarang ini perkembangan global telah memunculkan kecenderungan   bentuk   ancaman  yang baru, sehingga para prajurit TNI AD diharapkan  tidak hanya sekedar membaca fakta lapangan,  akan  tetapi  harus  dapat memahami   medan   perang   yang kompleks. Jenis peperangan sekarang ini  mengisyaratkan   kemampuan untuk berpikir dan memahami isu-isu politik, ekonomi dan budaya pada beberapa tingkatan tertentu. Karena itu,  dibutuhkan  banyak  kecerdikan untuk  berpikir  sekaligus  bertindak, baik   dalam   diplomasi   maupun berperang,  karena  beberapa  situasi perang,  tidak  selamanya  prajurit dihadapkan   dengan   penggunaan senjata semata, namun juga situasi politik, ekonomi dan budaya, seperti membangun    sarana    prasarana, berhadapan dengan penduduk lokal, bencana alam dan sebagainya.  

MEREDAM PENYEBARAN FAHAM RADIKAL “ISIS”

MEREDAM PENYEBARAN FAHAM RADIKAL “ISIS” MELALUI OPTIMALISASI SINERGITAS 3 PILAR (PEMERINTAH, TNI dan POLRI)

Beberapa bulan terakhir pemberitaan berbagai media sedang hangat-hangatnya memberitakan tentang Kelompok gerilyawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) belakangan ini makin menghebohkan umat Islam di seluruh dunia, karena disebut-sebut bakal menghancurkan Kabah.  Tekad kelompok radikal bersenjata ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) berencana memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Afrika Utara hingga ke Asia Tenggara. Rencana perluasan kekuasaan ISIS itu beredar luas di Internet setelah peta menunjukkan perluasan wilayah itu menyebar di media sosial Twitter dan Indonesia termasuk menjadi negara incaran ISIS.

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2014

NETRALITAS TNI DALAM PEMILU TAHUN 2014

Reformasi dan TNI
Beralihnya masa orde baru ke reformasi ditandai dengan timbulnya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan dalam tatanan pemerintahan, serta netralitas TNI termasuk di dalamnya perubahan di tubuh TNI. Menyikapi tuntutan masyarakat tersebut, TNI melakukan reformasi dengan menerapkan paradigma baru Peran TNI. Kebijaksanaan tersebut merupakan pandangan TNI tentang reformasi untuk melakukan perubahan dan mengeluarkan pokok-pokok pikiranya tentang bagaimana  TNI menyikapi reformasi yang sedang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa menuju keadaan masa depan Indonesia yang lebih baik.     Beberapa kebijaksanaan pemerintah di bidang kehidupan politik terutama masalah kebijaksanaan untuk kebebasan menyalurkan aspirasi politik, telah merubah pola pembinaan peran TNI untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.

MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENEMBAK PRAJURIT TNI AD

MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENEMBAK PRAJURIT TNI AD

Beberapa tuntutan dari profesionalisme prajurit TNI yang harus senantiasa untuk dijaga meliputi aspek keterampilan teknik, aspek keterampilan taktik, dan aspek fisik, serta tak kalah pentingnya adalah aspek non teknik guna mendukung profesionalisme prajurit. Salah satu aspek keterampilan teknik adalah menembak, Prajurit dituntut memiliki kemampuan menembak di segala keadaan medan dan situasi dengan respon dan akurasi yang tinggi, tuntutan pada keadaan ini prajurit tersebut harus terlatih dan dapat menguasai situasi yang muncul secara tiba-tiba dan memilki kemampuan menembak dengan sasaran bergerak serta dapat memperkirakan perkenaan terhadap kemampuan lari lawan di daerah hutan maupun pegunungan.

REFORMASI DAN PARADIGMA TNI SEBAGAI PERBAIKAN CITRA TNI DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT

REFORMASI DAN PARADIGMA TNI SEBAGAI PERBAIKAN CITRA TNI DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEPERCAYAAN DARI MASYARAKAT

Istilah Reformasi TNI (Tentara Nasional Indonesia) awalnya muncul pada masa reformasi 1998. Penggunaan kata TNI  terkait dengan upaya reformasi internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Munculnya istilah ini sebagai respon kalangan TNI terhadap desakan publik terhadap penghapusan peran politik dan ekonomi TNI serta akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan  sebelum 1998. Tuntutan reformasi tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru.
Secara umum, tuntutan gerakan masyarakat dalam reformasi di sektor keamanan berupa transformasi kebijakan-kebijakan dan institusi-institusi keamanan negara dari sistem lama yang otoriter menuju sistem baru yang demokratis. Sehingga aktor-aktor keamanan (termasuk TNI) menjadi institusi profesional, menjadi subjek dari supremasi pemerintahan sipil, akuntabel serta menghormati HAM.

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL TNI AD DALAM MEMBANTU MENGATASI BENCANA ALAM DAMPAK ERUPSI GUNUNG KELUD DI MALANG

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONIL TNI AD 
DALAM MEMBANTU MENGATASI BENCANA ALAM 
DAMPAK ERUPSI GUNUNG KELUD DI MALANG

BAB  I
PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Letak geografis Nusantara yang berada di Pacific Ring of Fire merupakan rumah bagi 453 gunung berapi dan lebih dari setengah gunung berapi aktif dan tidak aktif di dunia dapat ditemukan di sini. Di Indonesia terdapat 130 gunung api atau 13% dari seluruh gunung api di dunia, terbentang dari pulau Sumatera menyusuri pulau Jawa kemudian menyebrang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku dan berbelok ke utara pulau Sulawesi. 
b. Indonesia dilingkari jalur gempa paling aktif di dunia, terjadi tumbukan tiga lempeng Benua yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Ketika salah satu lempeng bergerak maka akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi dan bahkan tsunami. Kondisi tersebut mengakibatkan wilayah Nusantara selalu berada dalam kawasan rawan bencana.
c. Di Indonesia Gunung berapi yang paling aktif adalah Kelud dan Merapi di Pulau Jawa, yang bertanggung jawab atas ribuan kematian akibat letusannya di wilayah tersebut. Sejak tahun 1000 M, Kelut telah meletus lebih dari 30 kali, dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index (VEI), sedangkan Merapi telah meletus lebih dari 80 kali.
d.    Kondisi ini harus disadari oleh setiap komponen bangsa, mengingat Indonesia berada di daerah patahan kerak bumi yang sangat rawan bencana alam, bukan hanya bencana alam gempa, letusan gunung berapi dan tsunami tetapi bencana alam lainnya sangat memungkinkan terjadi.
e.      Secara keseluruhan daerah di Indonesia pada umumnya rawan bencana alam, maka pemerintah daerah sedang merencanakan pembangunan jangka panjang ke depan dengan membangun bangunan yang kontruksi bangunannya disesuaikan dengan kondisi alam daerah tersebut seperti bangunan tahan angin putting beliung, gempa dan bencana alam banjir dengan tujuan ada langkah usaha untuk menimalisir segala bentuk bencana alam.
f. Tugas-tugas yang diamanatkan kepada TNI yang termuat dalam regulasi produk masa reformasi juga semakin rinci dan konkrit. UU No 34 Tahun 2004 salah satunya adalah melalui operasi militer selain perang (OMSP) yaitu membantu  menanggulangi  akibat  bencana  alam,  pengungsian,  dan pemberian bantuan kemanusiaan.

UPAYA MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

UPAYA MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI

PEMILAHAN SAMPAH MANDIRI

A. Pendahuluan

            Hampir semua aktivitas yang dijalankan manusia pada akhirnya bermuara pada meninggalkan bekas atau sisa kegiatan yang berupa sampah. Mulai dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, hingga perbaikan rumah, penggunaan produk-produk seperti produk mandi, makan dan lain sebagainya. Sehingga manusia adalah penghasil sampah yang utama,   dan jika pengelolaannya diabaikan, maka sampah   akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius. Sehingga kesadaran manusia akan sampah sangat penting artinya untuk memberikan sumbangan pada kelestarian lingkungan dan hidup manusia sendiri.

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang terletak di wilayah provinsi Jawa Timur, dengan jumlah penduduk total sebanyak 807.136 jiwa, terdiri dari 402.818 jiwa penduduk laki-laki dan 404.318 jiwa penduduk perempuan, dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun (BPS tahun 2006). Sedangkan luas wilayah Kota Malang adalah 110.06 Km²  yang terdiri dari 5 Kecamatan, 57 Desa/Kelurahan, 509 unit RW dan 3.783 unit RT. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dapat mempengaruhi sistem persampahan di Kota Malang. 

TRANSFORMASI DALAM KEPEMIMPINAN TNI AD DAN PROFESIONALITAS PRAJURIT

Oleh:

Dr. H. Rumadi, SE., SH., M.Hum

PEMBANTU LETNAN SATU NRP 557662

Akhir-akhir ini seringkali kita mendengar kata transformasi,  kata ini seakan menjadi trend baru di kalangan militer bersanding dengan kata reformasi yang sudah lama beredar sebelumnya terutama semenjak runtuhnya orde baru. Orang sering tidak mengerti dengan benar arti sebenarnya dari kedua istilah itu meski telah sering mendengarnya bahkan mengucapkannya. Bagi kebanyakan kita kedua istilah itu hanyalah berkaitan dengan perubahan (yang besar). Padahal implikasi dan konsekwensi dari komitmen terhadap transformasi misalnya, sungguh sangat besar dan tidak main-main. Transformasi mengandung makna perpindahan, dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain yang melampaui perubahan rupa fisik luar saja.

Perubahan yang terjadi ini meliputi berbagai aspek dalam suatu organisasi, seperti juga pada sebuah organisasi militer TNI AD dimana perubahan yang terjadi merupakan perubahan transformasional pada sebuah organisasi didefinisikan sebagai proses perubahan yang besifat mendasar, strategik dan menyeluruh.  Kepemimpinan merupakan salah satu aspek dalam proses transformasi TNI AD, dimana Kepemimpinan transformasional  ini bisa lebih baik dibandingkan kepemimpinan situasional, karena sang pemimpin berusaha untuk mentransformasikan tujuan - tujuan pribadinya kepada tujuan yang lebih tinggi, lebih jauh ke depan, yaitu tujuan kelompok yang lebih luas, bersifat nasional, bahkan global.